Pemerintahan diharap perketat pemantauan pinjol

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina minta Badan Usaha Punya Negara (BUMN) betul-betul lakukan pemantauan ketat pinjaman online (pinjol) ilegal. Walau sebenarnya, menurutnya, pinjol semestinya bisa tingkatkan pendayagunaan dan sediakan pendanaan yang lebih komplet dan tambah murah.

“Karena itu, warga aktor usaha perlu bisa publikasi yang komplet dan lengkap supaya lebih pahami ada jalan keluar pendanaan yang aman dan tidak memperberat. Hingga, secara perlahan-lahan, praktikpraktik usaha ilegal yang sering merepotkan rakyat bisa ditiadakan di masa mendatang,” papar Nevi dalam tayangan persnya, Senin (7/2).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, pembangunan holding ultra micro harus bisa jalankan instruksinya dengan tingkatkan kolaborasi jaringan. Maksudnya, supaya pengembangan usaha dapat dilaksanakan dengan ongkos yang tambah murah, hingga biaya of serve dan acquire konsumen bisa juga jadi lebih murah.

Dengan BRI sebagai induk perusahaan, Nevi bersama PT Pegadaian (Persero) dan PT Pendanaan Nasional Madani (Persero) bisa mencatat pengurangan efektivitas operasional karena hadirnya rata di semua dusun.

“Kami percya jadi anggota Ultra-Mikro dengan bertahap berevolusi untuk memberi service yang semakin besar ke konsumen setianya, kualitas yang semakin tinggi, dan tidak ada credit macet,” ucapnya.

Ia yakin, perusahaan micro ini benar-benar efektif karena mempunyai kekuatan yang baik sekali untuk berkompetisi dengan aktor swasta ilegal dalam samaran pinjaman.

“Kami mengharap kesertaan ini makin bawa faedah untuk warga, terutamanya beberapa aktor UMKM yang banyak alami kemerosotan dan gulung alas karena keterkaitannya dengan rentenir, dan yang paling penting ialah investasi ini,” ucapnya.